“Ini semua sebenarnya untuk mengawal kita dalam menyusun tata ruang itu lebih akurat, transparan proses penyusunannya dan produknya pun bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat
Jakarta, Komite.id – Dalam sesi panel discussion, Fungsional Penata Ruang Ahli Utama, Kementerian ATR/BPN Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM memaparkan materi tentang “Penataan Ruang Dalam Mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia”. Sebelumnya, berbicara mengenai kebijakan Satu Peta, masalah utamanya ialah tumpang tindih tematik yang terjadi di Indonesia.
Disampaikan Dr. Ir. Abdul, pengaturan penataan ruang merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam pemanfaatan ruang. Seperti yang diketahui, ruang menampung semua aktivitas mulai dari kegiatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan, pemanfaatan ruang di Kawasan Hutan, aktivitas Pertanian, aktivitas Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan aktivitas di Sekitar Daerah Rawan Bencana.
Beberapa komponen yang menggunakan pemanfaatan ruang ini, dengan melakukan analisis dan sinkronisasi secara holistik, maka ditemukanlah lahan tersebut cocok untuk kegiatan seperti apa. Setelah itu, maka kita terbitkan suatu produk yang kebetulan dengan Undang-undang Penataan Ruang No. 26/2007 yang mana dilegalkan.
“Nah ini yang banyak sekali menimbulkan masalah dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang di daerah-daerah seluruh Indonesia, kalau produk rencana tata ruang sendiri itu tidak benar maka waktu dibuatnya juga tidak benar, hasil produknya juga tidak jelas ada di mana. Bagaimana cara menerbitkan izin-izin yang dilandaskan oleh tata ruang, izin-izin yang keluar pun akhirnya tidak mengikuti tata ruang sehingga jadi agak berantakan dan kemudian di sana-sini muncul tumpang tindih,” ucap Fungsional Penata Ruang Ahli Utama, Kementerian ATR/BPN Abdul Kamarzuki, dalam acara Websummit Satu Data Indonesia 2022, Selasa (05/07).
Berbicara mengenai pengaturan tata ruang, pada tahun 2021 pemerintah menyusun Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2021. Melalui undang-undang CK, yang mana sebelumnya Kementerian ATR/BPN pada tahun 2018 sudah menyusun layanan online GISTARU (Sistem informasi Geospasial Tata Ruang) untuk mentransparansi semua produk-produk rencana Tata Ruang. Dibantu dengan adanya Undang-undang CK maka upaya transparansi ini menjadi lebih cepat, akurat dan mendapat dukungan.
Dalam pelaksanaan perencanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR), Menteri ATR telah menetapkan 5 Peraturan Menteri (Permen) dan sedang dalam proses penetapan 1 Rancangan Permen sebagai turunan UU No.11/2020 dan PP No.21/2021.
“Ini semua sebenarnya untuk mengawal kita dalam menyusun tata ruang itu lebih akurat, transparan proses penyusunannya dan produknya pun bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dapat membuka secara gratis,” terang Dr. Ir. Abdul.
Dijelaskan Dr. Ir. Abdul, bahwa terdapat beberapa terobosan kebijakan terkait perencanaan Tata Ruang yaitu Penyederhanaan Produk RTR. Hadirnya UU CK dan PP No.21/2021 memandatkan penyederhanaan (streamlining) hierarki penataan ruang dengan penghapusan ketentuan penetapan Kawasan Strategis (KS). Selanjutnya, Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut dengan melakukan ‘One Spacial Planning Policy (Satu Produk Rencana Tata Ruang)’,
Terkait hal tersebut, Dr. Ir. Abdul menerangkan bagaimana masyarakat menggunakan semua Rencana produk Tata Ruang itu secara transparan, digital untuk dapat secara cepat menerbitkan persetujuan, rekomendasi dan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
Harapan dari UU CK kepada KKPR ini dapat berfungsi menggantikan semua hal yang sebelumnya dikenal sebagai izin lokasi, advis planning, Rekomendasi Tata Ruang, Surat Keterangan Rencana Kota, Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
“Itu semua sudah digantikan dengan KKPR. Juga untuk pemanfaatan tanah ruang juga menggunakan KKPR termasuk sekarang ini sertifikasi tanah khususnya Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha, inilah kenapa KKPR menjadi Single Reference karena dilandasi oleh suatu produk Rencana Tata Ruang yang transparan,” jelasnya.
Untuk mengawali hal tersebut, Ditjen Tata Ruang menyusun tiga frontline yang pertama RTR Online yang menampilkan seluruh Produk Rencana Tata Ruang baik RTR Provinsi, RTR Pulau, dan lainnya yang legal. Selanjutnya, RDTR Interaktif bagaimana aplikasi membaca RDTR secara cepat. Jadi jika meng’klik’ suatu kawasan RDTR maka langsung dapat dianalisis kawasan yang diinginkan itu cocok atau tidak.
Kemudian, Protaru Progress penyelesaian Tata Ruang untuk menunjukan dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang atau Revisi progresnya sampai mana bisa dilihat seluruh Indonesia dan terakhir Konsultasi Publik Online semua proses penyusunan RTR yang sedang berlangsung di upload sehingga masyarakat bisa membuka dan memberikan masukan yang diinginkan terhadap RTR di daerahnya masing-masing.
Lebih jauh, Dr. Ir. Abdul memaparkan upaya dalam Digitalisasi dan peningkatan Transparansi sebagai proses penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (Perpres, Perda dan Perka) dimulai dari peta kerja online, konsultasi publik online, RTR Builder, PROTARU dan RTR Online.
Sebagai informasi, RTDR dalam GISTARU telah terintegrasi menggunakan sistem OSS (Online Single Submission), sehingga proses penerbitan perizinan berusaha telah dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian usulan lokasi kegiatan terhadap RTDR. Hal lain yang sedang dikembangkan ialah Real Time. Untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan rencana tata ruang, dilakukan utilisasi aplikasi Real Time Tata Ruang oleh Forum Penataan Ruang.
“Dengan cepat kita bisa mengantisipasi adanya rencana investasi di kota kita atau daerah, apakah masih sesuai dengan lingkungan sekitar, terutama dengan kapasitas jalan, dreinase atau kapasitas air bersih itu bisa langsung diketahui sehingga izinnya bisa keluar atau tidak, tanpa merusak lingkungan perkotaan itu sendiri,” tutupnya.
