Summit Satu Data Indonesia 2023 Day 2: Dorong Implementasi Transformasi Menuju Pemerintah Digital

0
1276

Jakarta, Komite.id – Sampai hari ini ancaman keamanan siber masih terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya degan teknologi digital, mulai dari pelayanan transportasi publik, akses fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Melalui Websummit Satu Data Indonesia 2023, Asosiasi Big Data dan AI (ABDI) memfasilitasi ruang diskusi antara pemerintah dan stakeholder dalam mendukung program pemerintah untuk percepatan implementasi yang berlandaskan pada Perpres (Peraturan Presiden) No. 39 tahun 2019 tentang SDI (Satu Data Indonesia), serta Perpres No. 95/2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Sesuai dengan tema SDI 2023 Hari kedua, “Interoperability, Collaborative, Connected & Trusted     eGovernment & Public Services”, Abdi mencoba membahas tentang bagaimana pemerintah dan stakeholder berkolaborasi menerapkan Tata Kelola Data masyarakat yang bisa dibagipakai sesuai dengan Perpres SDI dan SPBE.

“Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya data dalam satu kebijakan pembangunan, serta membudayakan data menjadi kekayaan dan kepentingan bersama sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang tepat,” jelas Chairman Abdi Rudi Rusdiah.

Sebagai pembuka High Level keynote, Sekretaris Utama Badan Nasional Perencanaan Perbatasan Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa untuk menjaga dan mengelola kawasan perbatasan, isu SPBE menjadi sangat penting.

“Tentu isu SPBE menjadi sangat pelik, urgen dan penting sekali. Mengapa pelik? karena rata-rata kawasan perbatasan yang dikelola terkendala dengan jaringan terkendala dengan wifi,” ucap Zudan.

Zudan menyampaikan, terkoneksinya suatu sistem itu ada dua yang dikelola oleh Arsip Nasional melalui sistem srikandi surat-menyurat berbasis tanda tangan elektronik dengan QR Code. Dimana hal tersebut dapat terjalin komunikasi antar Kementerian/Lembaga, Provisi dan Kabupaten/kota sepanjang sudah masuk ke dalam sistem tersebut.

“Sama halnya dengan Dukcapil, 514 Kabupaten/kota dan 38 Provinsi terkoneksi secara langsung dan bisa berkomunikasi dalam sistem. Interoperabilitas data bisa dilakukan, semuanya terkoneksi dengan sebuah sistem yang terpercaya. Inilah yang di SPBE, sehingga kita perlu bangun bersama-sama,” lanjut Zudan.

Dirjen Aptika Kominfo Semuel A. Pangerapan menjelaskan, saat ini proses transformasi digital terus dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik lewat penerapan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan SPBE yang mengintegrasikan semua Kementerian /Lembaga dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi.

Pasalnya, inventarisasi aplikasi pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintahan pusat hingga daerah mengoperasikan lebih dari 27.400 aplikasi dan ada 2700 pusat data atau ruang server.

“Oleh karena itu kami bekerja sama dengan Pan-Rb, menyeleksi aplikasi yang ada untuk disederhanakan menjadi aplikasi umum yang digunakan secara berbagi pakai. Banyaknya pusat-pusat data yang ada saat ini kebanyakan adalah ruang server dan tidak tersambungnya dengan satu sama yang lain, hingga tidak dimungkinkan terjadinya pertukaran data antara instansi pemerintah ini juga menjadi masalah yang harus kita hadapi,” jelas Dirjen Aptika Semuel.

Selanjutnya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menjelaskan bahwa terdapat lima hal yang diinginkan Bapak Presiden Joko Widodo dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh LKPP, di antaranya Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Meningkatkan porsi usaha Mikro, Kecil dan Koperasi, Memastikan transparansi pengadaan barang dan jasa, Mengupayakan efisiensi belanja pemerintah dan Mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.

“Kta semuanya terutama Bapak Presiden sangat serius di dalam transformasi digital khususnya pada pengadaan barang dan jasa publik, karena kemajuan teknologi informasi sudah sedemikian rupa. Maka kita harus mengambil momentum itu untuk membuat Indonesia terutama pada proses pengadaan barang dan jasa publik ini menjadi lebih maju dan lebih baik,” tutur Hendrar.

Triyono Gani Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini sedang menyiapkan pengaturan tentang regulatory technology (reg-tech), di antaranya E-KYC, E-Sign, ICS (Innovative Credit Scoring) dan Authentication Platform. Menurut Triyono, Regtech ini diharapkan dapat menjadi kekuatan yang luar biasa dan fondasi yang kuat untuk menjajaki ke arah fully digitalized economy.

Implementasi reg-tech sebagai upaya menghindari pelanggaran yang tidak sengaja dilakukan Industri Jasa Keuangan (IJK). Dengan adanya batasan yang dibentuk sistem, lembaga jasa keuangan akan terproteksi atas pelanggaran dari ketentuan yang ada.

“OJK betul-betul mempersiapkan sektor keuangan kita untuk bisa naik kelas. Menjadi sebuah sektor keuangan yang betul-betul praktis, aman dan tetap menjaga kepentingan konsumen,” kata Triyono.

Syarbeni Cyber Security and Privacy Officer (CSPO) Huawei Indonesia, menyampaikan bahwa terkait penerapan program SPBE, maka perlu membangun sebuah keamanan dunia intelijen yang terpercaya dengan memahami ABC prinsip, A yang artinya Assume nothing, dimana keamanan yang dihadirkan tidak hanya berdasarkan pada asumsi tetapi menghadirkan keamanan yang dapat diverifikasi, B Believe no one artinya serangan ini dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, dan C Check everything sebagai hal yang paling penting bagaimana memeriksa keseluruhan proses.

“Kita memahami bahwasanya ancaman itu tidak pernah berhenti, oleh karena itu kita juga tidak boleh berhenti untuk senantiasa menghadapi tantangan tersebut. Tentunya Cybersecurity dan User Privacy Protection menjadi hal yang tidak hanya penting tetapi menjadi top priority yang bagian tidak terpisahkan dari perkembangan teknologi dan penerapannya sendiri,” ucap Syarbeni.

Ada pun sejumlah nama yang menjadi panelist dalam Websummit Satu Data Indonesia 2023, antara lain, Setiaji Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kementerian Kesehatan, Fadhilah Mathar Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kominfo, Nicolaas Tamalate Enterprise Account Director Huawei Cloud Indonesia dan Rohit Kumar President, FinPlusTech Inc & CTO, NewOak Finance.

Dalam Websummit Satu Data Indonesia 2023 kali ini, Huawei Indonesia hadir sebagai Main Sponsor. Sejumlah perusahaan yang turut mendukung kegiatan ini antara lain FinPlusTech Inc, NewOak Finance, BAKTI Kominfo dan Micronics Group.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.