Wujudkan Ekonomi Hijau, Pemerintah Butuh Kolaborasi

0
1625
Sambutan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam B20 Inception Meeting 2022, secara virtual, Kamis (27/01)

Dengan menerapkan konsep ekonomi hijau, maka suatu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara sosial.

JAKARTA, Komite.id – Dalam gelaran Presidensi G20, hal ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menujukkan komitmennya dalam memberikan solusi pada isu strategis global yakni isu ekonomi hijau. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah mengutarakan gagasannya mentransformasikan ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau.

Perlu diketahui, ekonomi hijau merupakan kebijakan mewujudkan lingkungan yang ramah lingkungan dan bersih dari polusi. Dengan menerapkan konsep ekonomi hijau, maka suatu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara sosial.

Sebagai bagian dari Presidensi G20, Jokowi terus mendorong Indonesia menuju ekonomi hijau, baik dalam keuangan hijau, teknologi hijau, energi hijau hingga produk hijau. Terlebih, saat ini Indonesia sudah tergabung dalam Clean Energy Demand Initiative (CEDI) sebagai bagian dari inisiatif pemerintah Amerika Serikat dalam berinvestasi pada sektor energi bersih.

Menurut Presiden Jokowi, saat ini pemerintah telah memiliki strategi besar menuju ekonomi hijau. “Bangsa ini memiliki kekuatan besar, sehingga kita harus mulai menatanya,” terang Presiden RI, Joko Widodo, saat membuka acara Presidensi G20, pada B20 Indonesia Inception Meeting 2022, secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kamis (27/01).

Pada perhelatan B20 Indonesia Inception Meeting 2022, Jokowi juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam energi hijau ataupun sumber energi baru terbarukan (EBT). Sebesar 418 giga watt, Indonesia berupa air, panas bumi hingga matahari yang menjadikan hal tersebut sebagai potensi menciptakan transisi energi. Oleh karenanya, Jokowi mengajak pelaku usaha untuk membantu pemerintah mewujudkan transisi yang mengacu pada ekonomi hijau.

Negara Tanah Air juga nyatanya telah menargetkan beberapa hal yang hendak dicapai. Salah satunya penggunaan energi baru terbarukan diharapkan ukurannya mencapai 23 persen energi primer di tahun 2025. Adanya target tersebut, perlu diberlakukan pengurangan emisi karbon sekitar 29-41 persen sesuai dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) di tahun 2030 serta dengan dukungan internasional.

Sejatinya, Indonesia berpotensi besar dalam mewujudkan ekonomi hijau. Selain itu, hal ini menjadi peluang juga dalam hal memanfaatkan produk yang bukan dari energi fosil. Seperti di negara Amerika Serikat beserta Benua Eropa yang telah mengumumkan untuk tidak menerima produk yang berasal dari energi fosil tersebut.

Dalam penjelasan Presiden RI, ekonomi hijau memiliki tujuan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kesenjangan masyarakat. Berkaitan dengan itu, posisi Negara Merah Putih menjadi penting juga strategis dalam pembahasan ekonomi hijau. Sebab, dalam penanganan perubahan iklim Indonesia sebagai salah satu negara ruang oksigen terbesar di dunia. Sehingga, hal ini terus didorong sejalan dengan banyaknya kekayaan sumber daya mineral dan keanekaragaman hayati.

Terlepas dari itu, menuju ekonomi nonkonvesional ini nyatanya membutuhkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Ketua OJK, Wimboh Santoso menuturkan, kebutuhan dana kultivasi iklim di Indonesia mencapai USD479 miliar, atau sekitar Rp.6.700 triliun sampai tahun 2030. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dana per tahun mencapai Rp745 triliun.

Tentunya, hal ini menjadi beban yang sulit jika dipikirkan oleh pemerintah sendiri, sehingga dibutuhkan kolaborasi bersama pihak lainnya, terutama private sector. Tak hanya itu, juga diperlukan sinergi para pelaku usaha dan pemerintah serta organisasi internasional supaya terciptanya ekonomi hijau yang optimal.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda mengungkapkan bahwa kalangan pengusaha menjadi sektor yang mampu membantu pemerintah untuk mengembangkan ekonomi hijau. “Peran dunia usaha sangat besar. Bagaimana supaya swasta bersedia terlibat lebih jauh dalam ekonomi hijau? Tentu pemerintah harus mendorongnya dengan berbagai upaya,” ungkapnya. (red)