Ekonomi dan Industrial Outlook 2020 & Disrupsi Teknologi (Part 1)

0
154

Jakarta, Komite.id- Laporan Ekonomi Outlook 2020 di Komite.id tentang pidato kunci Presiden Jokowi pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta (28/11/2019) mengajak Bangsa Indonesia terus optimis, berinovasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2020 diatas 5% agar bisa keluar dari middle income trap 2025-2045.

Data Economic Intelligent, BPS, PDB (Produk Domestik Bruto) 13587 Triliun (2017), 14837 Triliun(2018). Jokowi menggunakan analogi film Cast Away (2001) bagi Noland, oleh aktor Tom Hank yang terdampar di pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Perang Dagang raksasa AS & Tiongkok sudah berjalan lebih dari 1 tahun masih belum usai dan sudah menyebabkan penurunan ekonomi dunia dan Tiongkok.

Dampak Perekonomian Tiongkok, Corona
Memasuki tahun 2020 dan tahun baru Imlek, dunia mengalami musibah besar Virus Corona (2019-nCoV) dari Wuhan menyebar keseluruh Tiongkok dan dunia, sudah pasti menyebabkan perekonomian dunia turun, terutama yang mengandalkan turis dari Tiongkok dan ekspor komoditas batubara, perikanan dll ke Tiongkok. GDP China US$ 27.31 trillion (2019) lebih tinggi dari GDP AS $ 21.44 triliun (2019), salah satu alasan Trump minta agar Tiongkok menurunkan defisit AS dan menjadi dasar dari Perang Dagang AS-China.

Pertumbuhan GDP Tiongkok agak menurun karena Perang Dagang hingga 6-6.5 % (2019) lebih tinggi dari pertumbuhan GDP RI 5.1%. Namun memasuki awal 2020, diperkirakan virus Corona menyebabkan pertumbuhan GDP perekonomian Tiongkok turun hingga 3%, lebih parah dari SARS dimana perekonomian Tiongkok hanya turun 2%.
Demand dari China menyumbang 16.7% terhadap ekspor RI dan kontribusi ekspor terhadap PDB adalah cukup besar 21%.

Menurut Worldbank, laju PDB Indonesia bakal terpangkas 0.3% setiap ada penurunan ekonomi Tiongkok sebesar 1%. Ekspor nonmigas RI terbesar ke China (US$ 25,9 milar), AS (US$ 17,7 miliar). Impor non migas RI dari China terbesar (US$ 44,6 miliar, defisit US$ 18,7 miliar), AS (US$ 8,1 miliar, surplus US$ 9,6 miliar. Komoditas impor dari China adalah alat transmisi (termasuk smartphone), komputer, elektronik, bawang putih, apple, besi baja & peralatan rumah tangga dll. Komoditas ekpor ke China adalah Lignit, Nikel/Besi, Batubara, Minyak Sawait, Pulp dll.

Pabrik mobil Korea Hyundai Motor Co. pertama yang menghentikan produksi mobilnya awal tahun 2020, karena supply komponen kabel nya terhenti akibat Corona. Pasar perangkat keras TIK hasil manufaktur, seperti penjualan komputer, smartphone akan segera mengalami nasib yang sama, karena banyak komponen suku cadang TIK berasal dari Tiongkok. Produksi merek terkenal Apple, Dell, HP semua mengandalkan pabrik nya di Tiongkok, jadi jangan kaget, jika pasar hardware dan manufaktur TIK akan terkena dampak yang sangat parah.

Melihat sejarah serangan virus SARS di Tiongkok, wabah yang terjadi pada perekonomian di satu kwartal, akan berpengaruh hingga dua kwartal, artinya Indonesia harus segera membuat rencana preemptif dan action plan menghadapi epidemi ini baik dari sisi ketahanan ekonomi maupun ketahanan dampak penyebaran virus menjadi pandemik bersama Tiongkok dan semua negara di dunia. Investasi Swasta dari Tiongkok dan Hongkong yang terus meningkat hingga USD 7.6 milar 2019 akan terpukul memasuki 2020 dan perekonomian Hongkong yang tumbuh tinggi, sejak tahun lalu sudah mengalami kontraksi ekonomi 2%, karena demo dan Perang dagang. Turisme Tiongkok ke RI yang terus meningkat hingga 2.1 juta, mengandalkan Bali, Manado, Batam, bahkan Singapura memasuki 2020 akan sangat terpukul oleh Corona

Sehingga langkah andalan untuk Indonesia haruslah meningkatkan perekonomian domestik dan konsumsi domestik, serta mengencangkan ikat pinggang dan mengurangi impor barang konsumtif.

Mengecangkan ikat pinggang untuk menekan defisit transaksi berjalan, dengan mengurangi impor, terutama impor migas dengan substitusi bahan bakar Nabati, B20 dan B30, dengan sawit yang diboikot oleh Eropa. Pemerintah masih mempunyai tugas berat, karena lesunya perekonomian dunia yang tumbuh hanya 3%, sehingga Bangsa Indonesia harus memperbanyak inovasi, transformasi digital, perbaikan struktur ekonomi nasional dan terobosan bersamaan dengan disrupsi teknologi & ledakan data yang melanda dunia.

Disrupsi: Old Norm menjadi New Normal
Tiga disrupsi dari old traditional norm menjadi new norm: (1) Digital(isasi), (2) Milenial, (3) Leisure.

Disrupsi Digital transformasi dari produk analog/fisik (misalnya uang kertas) menjadi produk digital (software/bits), menciptakan model bisnis, proses produksi atau produk baru. Contoh: Diperbankan, uang tunai/fiat dengan fisik kertas menjadi e-money dengan fisik data/digital oleh Fintech, tanpa perlu ke ATM atau teller cabang Bank. Disrupsi ini semakin dipercepat dengan diresmikan QRIS, standar QR Code Indonesia yang sangat populer di Tiongkok, dimana uang tunai sudah sangat jarang digunakan. Credit Scoring/rating dengan analisa dokumen kertas & tatap muka di cabang Bank, menjadi paperless, big data analytics dan AI oleh Fintech P2P lending. Di industri ritel hypermart, toko digantikan oleh online shopping, di industri kuliner, makan di Food court, restoran dengan on demand GoFood. Produk IT dan Data Center menjadi produk Big Data di Clouds.

Catatan: Sudah dapat diramalkan akan terjadi transformasi berikutnya dari digital ke quantum dalam kurun waktu minimal 5 tahun mendatang. Dari teknologi digital binary menjadi quantum logic dengan medium Bits elektron menjadi Qubit.

Disrupsi Milenial dimana Penjualan mobil turun drastis oleh perubahan perilaku dari repotnya membeli mobil (ownnership) menjadi instant/mudah (access data) sewa mobil atau ride hailing gojek, taxi (access). Milenial juga disebut generasi instant, semua serba instant dan juga demokratisasi disegala lini dan bidang, tanpa mau terikat oleh norma tradisional yang biasanya diajarkan oleh generasi baby boomer (lahir 1945-1979).

Disrupsi Leisure merubah pola hidup (lifestyle) Good based consumption misalnya membeli pakaian & kebutuhan pokok/primer, menjadi Experience based consumption misalnya membeli produk leisure seperti traveling, kuliner makan yang menjadi kebutuhan sekunder.
Perubahan berjalan sangat cepat sehingga analytics juga harus mengikuti peningkatan data yang sangat pesat.

Big Data Analytics (BDA) dan AI menjadi komoditas strategis untuk melakukan bisnis transformasi, meningkatkan keunggulan kompetitif Indonesia dimasa mendatang menggantikan minyak, sehingga Jokowi berpesan agar kedaulatan dan keamanan data, siber & Fintech harus dijaga, jangan sampai asing yang menguasai data penduduk RI dapat lebih tahu mengenai perilaku, selera serta privasi masyarakat dan transaksi yang berlangsung di tanah air. Operator Telco berlomba banting setir, transformasi ke bisnis Data. (Lihat article AI Factory dan terkait).

Untuk mensukseskan pesan dan visi Presiden RI tentang kedaulatan, keamanan data dan manfaat data sebagai komoditas strategis untuk meningkatkan competitive advantage Indonesia dimasa mendatang, ABDI menggelar dua Summit, Expo dan Anugerah Apresiasi Sukses Perlindungan Data Siber dan AI:

DataSecureAI 2020, 4-6 Maret 2020 di JCC, Senayan;
DataGovAI 2020, event tahunan ABDI di penghujung tahun, 21-23 Oktober 2020 di JIExpo, Kemayoran bersama IIW (Indonesian Infrastructure Week) 2020.

ABDI mengundang ahli dan pakar Big Data, Blockchain, Cyber Security dan AI baik dari dalam dan luar negeri yang ingin sharing ilmu dan pengetahuan sebagai pembicara untuk membangun Indonesia ke depan. Diharapkan DataSecureAI dan DataGovAI dapat menjadi ajang komunikasi antar PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik), sosialisasi PSE dan Masyarakat Pengguna; serta memperkenalkan teknologi dan sistem untuk meningkatkan perlindungan dan menjaga keamanan data dan siber bagi PSE di Indonesia baik yang lingkup publik maupun privat.

DataSecureAI 2020 4-6 Maret 2020 JCC
DataSecurAI 2020 diselenggarakan ABDI berkolaborasi bersama HLS (Homeland Security) 2020 di Jakarta, yang sudah sering juga menggelar Expo/Summit HLS di Jakarta (2 tahun yang lalu), Paris, Singapura & Manila dengan tema dan fokus pada Government Security & Public Safety ditingkat global.

Diharapkan HLS 2020 dihadiri oleh Kapolri, Unit CyberCrime, Ketua DPR Puan Maharani, Public Safety & Transportasi Institution (PT.Angkasa Pura), Menteri Hukum & HAM, Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri, Jend. (Pol) Tito Karnavian, Head of InterPol Asia, Delegasi CyberSecurity Pemerintah Malaysia diharapkan turut berpartisipasi dalam dua tahun terakhir di JCC.

Sedangkan pada DataSecurAI 2020 diharapkan hadir Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Menristek, OJK, Kepala BPPT dan Menkominfo bersama stakeholder dari sektor swasta BRI, BCA, FORTINET, APJII, GDP Venture, Rosebay India, PAQUES, Integra dan beberapa perusahaan Fintech Payment Systems QRIS dan CA Digital Signature Indonesia untuk memberikan keynote bersama meluncurkan buku CyberSecurity & buku AI. Pada event DataGovAI2019 6 Nov yang lalu, ABDI sukses meluncurkan buku Big Data bersama Rudiantara, Menkominfo 2014-2019.

QRIS diberlakukan 1 January 2020 bersama GPN dipastikan mendisrupsi cara konsumen Indonesia melakukan transaksi pembayaran digital dengan Bank & Fintech, seperti merchant di China yang sudah tidak lagi menerima pembayaran uang tunai/fiat. Prediksi Indonesia akan menjadi negara kedua di dunia setelah China menerapkan Cashless Digital Money & Wallet. Keamanan Pembayaran Digital menjadi isu yang strategis dan Sertifikat ISO 27001 bukti nyata implementasi keamanan data konsumen dan data strategis enterprise.

TANTANGAN SEKTOR FINTECH & PERBANKAN

Prospek bisnis Fintech sangat besar, namun tantangannya terkait keamanan data, cyber security, perlindungan data konsumen juga semakin berbahaya. DataSecurAI 2020 membicarakan baik prospek masa depan Fintech, maupun challenge yang juga semakin berbahaya.

Kolaborasi Bank & Fintech, contohnya investasi BRI kepada penyalur pendanaan UMKM via platform P2P Investree, dimana fintech lebih cepat dapat menyalurkan pinjaman dibandingkan perbankan, karena RegTech dan regulasi perbankan sangat dan lebih ketat dibandingkan Fintech. Grab (60%) dan Singtel (40%) minta ijin regulator MAS dan membangun fintech bank digital (virtual) di Singapura dengan target konsumen digital dan platform P2P lending untuk UKM yang tidak mempunyai akses kredit dari perbankan, melengkapi dompet elektronik GrabPay dan Singtel layanan pembayaran DASH. Di Hongkong Ant Finance & dompet elektronik Tencent Holding (WeChatPay).

Laporan Google Temasek Holding Pte “e-Economy SEA 2019 dari 400 juta orang dewasa di Asia Tenggara (SEA) hanya 104 juta yang punya akses penuh layanan finansial. 98 juta underbanked punya rekening tapi tidak punya akses kredit, investasi & asuransi. 198 juta Unbanked tidak punya rekening bank.

Pemerintah RI berupaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi digital hingga US$ 100 miliar 2025. Data dari OJK (2019) dari 58.9 juta pelaku usaha, sekitar 70% belum mendapatkan pembiayaan, baru 30% memperoleh dari bank dan nonbank (termasuk fintech). Jumlah pembiayaan Fintech mencapai Rp 33.2 Triliun dengan 6.96 juta peminjam dan 272 ribu pemberi pinjaman. Alasan banyaknya startup Fintech dari bank, pengiriman uang, asuransi, ride hailing, telco, e-commerce dan medsos dapat membantu meningkatkan kenyamanan, memangkas biaya dan meningkatkan finansial inclusivity. Fintech diklasifikasikan sebagai Fintech murni, teknologi konsumen, jasa keuangan, produk konsumen.

Venture Capital investasi meningkat dari usd 2 miliar (2010) menjadi 50 miliar (2018). Embedded Fintech interface dengan Data Analytics, AI dan Bisnis model menghasilkan Apple Card, Amazon Pay dan Cash, Libra dan Facebook Pay, edagang Tokopedia, Google bersama Citi Group. Layanan Pembayaran seperti dompet elektronik GoPay dari ride hailing, LinkAja utk BUMN.

Menurut OJK (Dec 2019) sudah ada 164 penyedia pinjam meminjam yang terdaftar, termasuk BTPN Bank Jenius, BCA dan Royal bank. Laporan OJK (2019): 1898 Fintech P2P Lending Ilegal, 444 Fintech Investasi illegal dan 68 Fintech Gadai illegal. Penyidikan di sektor keuangan oleh OJK (2019): 22 sudah ada Sprindik (surat perintah penyidikan); 17 Perkara perbankan, 4 perkara pasar modal dll. Penegakan hukum kegiatan usaha di industri keuangan non bank oleh OJK (2019): 164 yang diberi Sangsi denda; 37 dibatasi; 31 dicabut izin usahanya.

Tantangan dari perkembangan diatas adalah Perlindungan Data Konsumen; Kedaulatan & Equal Playing field terkait Kepatuhan Pajak (Tax Compliance) & inklusivitas UKM; Keamanan Siber dan Data Security menghadapi Data Breach, seperti kasus 145 juta data Equifax yang bocor; Keamanan Siber & Veracity Post Truth Data oleh Cambridge Analytics scandal. (RR)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.