Jakarta, Komite.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur digital yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam acara Peluncuran Buku Peta Jalan (Roadmap) Infrastruktur Digital Indonesia 2026–2030 di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (29/7).
Menurut Menteri Rachmat, pembangunan infrastruktur digital tidak hanya berfokus pada penyediaan jaringan dan teknologi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung transformasi digital nasional.
“Saya senang sekali dengan adanya roadmap ini supaya infrastruktur kita bukan sekadar asal jalan, namun juga berguna bagi masyarakat,” ujar Menteri Rachmat Pambudy.
Buku Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia 2026–2030 disusun sebagai panduan strategis dan teknokratis dalam memperkuat pembangunan infrastruktur digital guna mendukung transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi digital menuju visi Indonesia Emas 2045. Dokumen tersebut juga menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan, perencanaan investasi, penguatan regulasi, serta pengembangan kelembagaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional yang inklusif, aman, tangguh, dan berdaulat.
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan Indonesia saat ini memasuki era digitalisasi yang menuntut kesiapan dari sisi proses, tata kelola, maupun infrastruktur digital sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi digital.
“Saat ini Indonesia memasuki era digitalisasi yang menuntut kita untuk bersiap, baik dari sisi proses maupun infrastruktur digital. Infrastruktur digital merupakan kunci berjalannya ekonomi digital yang akan mendongkrak produktivitas dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Vivi.
Ia menjelaskan, penyusunan peta jalan tersebut merupakan upaya memastikan pembangunan infrastruktur digital tidak semata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
“Roadmap ini bukan hanya sekadar dokumen, namun kontrak kepada masyarakat agar dalam empat hingga lima tahun ke depan kualitas hidup masyarakat dapat semakin meningkat melalui proses digitalisasi,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, memaparkan tiga pilar transformasi digital nasional, perkembangan lanskap digital Indonesia, serta berbagai capaian pemerintah dalam pengelolaan spektrum frekuensi dan perluasan akses konektivitas.
Menutup sambutannya, Menteri Rachmat berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga mampu mempercepat implementasi pembangunan infrastruktur digital nasional.
“Kita berharap infrastruktur digital yang disiapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian dan lembaga lainnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Peluncuran buku kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Wayan Toni Supriyanto; Ketua Umum Asosiasi Masyarakat Telematika (MASTEL) Indonesia, Sarwoto Atmosutarno; serta akademisi Telkom University, Nachwan Mufti Adriansyah.
Dalam sesi diskusi, Wayan Toni Supriyanto memaparkan strategi implementasi Peta Jalan Infrastruktur Digital Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, termasuk langkah pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan dan regulasi guna mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional.
Sementara itu, Sarwoto Atmosutarno menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan industri dalam mewujudkan konsep gigabit city, sekaligus mendorong penguatan ekosistem industri digital dan telekomunikasi nasional. Adapun Nachwan Mufti Adriansyah mengulas kondisi terkini infrastruktur digital Indonesia, berbagai kesenjangan yang masih dihadapi, serta arah pengembangan yang diperlukan untuk mendukung transformasi digital yang berkelanjutan.
