BAKTI Kominfo Bangun Infrastruktur Telekomunikasi Inklusif

0
1488

JAKARTA, Komite.id – Pandemi COVID-19 nyatanya memberikan dampak perubahan di berbagai aspek kehidupan, baik dari segi kesehatan, perekonomian serta lingkungan sosial. Dalam hal ini, tentu memberikan keuntungan bagi sektor industri telekomunikasi yang berpotensi besar pada pertumbuhan teknologi. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS), sektor telekomunikasi mengalami pertumbuhan 10,9 persen pada kuartal II-2020 (Q2-2020), dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya.

Meski demikian, hal ini juga menuntut masyarakat untuk melek digital dan internet. Pada penggunaan internet yang benar maka akan memberikan manfaat bagi pelakunya, sedangkan pada penggunaan internet yang salah, akan memberikan dampak negatif yang dapat merugikan individu dan orang disekitarnya. Transformasi digital yang kini sangat dibutuhkan masyarakat, tentunya telah menjadi prioritas bagi Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Kominfo untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Selain itu, adanya konektivitas internet yang merata nyatanya dapat mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi tidak terkecuali dibidang Big Data & Artificial Intelligence.

Tercatat di tahun 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sebesar 11 persen dari tahun sebelumnya, yang berarti 175,4 juta menjadi 202,6 juta pengguna. Memang, jumlah pengguna internet di Indonesia akan terus bertambah setiap tahunnya. Namun, faktanya Indonesia sendiri masih perlu bergelut dengan permasalahan pemerataan pembangunan dan kesenjangan digital. Adanya tingkat penetrasi internet yang tinggi didominasi oleh pengguna dari pulau Jawa dan Sumatera. Sementara, di Indonesia bagian Timur belum cukup terlayani dengan baik.

Sehingga, diperlukan langkah drastis dari Pemerintah untuk menutup kesenjangan tersebut. “Disinilah BAKTI hadir, melaksanakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang inklusif hingga ke desa terpencil dan perbatasan. BAKTI Kominfo turut mendorong adanya demokrasi data di Indonesia,” ucap Direktur Utama BAKTI Kominfo, Ir. Anang Achmad Latif,MSc, saat menjadi pembicara pada kegiatan Virtual e-Summit DataGov Ai 2021, mengusung tema “Impelementation, Benefit, Integrity & Risk Management Of AI, Cyber Security & Big Data Toward Economy Recovery” melalui Zoom Meeting, Kamis (25/11).

Menurut Direktur Utama BAKTI Kominfo, perhelatan DataGovAi 2021 yang diselenggarakan ABDI (Asosiasi Big Data & AI) dan Dukcapil ini sangat relevan diikuti. “Sebab, teknologi yang semakin maju ini memiliki potensi dan kebermanfaatan tinggi khususnya di masa pandemi. Layanan berbasis data sangat dibutuhkan untuk proses pelacakan, vaksinasi hingga mendukung digitalisasi sistem pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Berkaitan dengan mobilitas dan aktivitas masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi dan pemerintahan di masa pandemi nyatanya sangat bergantung pada sektor TIK (Teknologi Informasi & Komunikasi). Pada masa-masa seperti ini lah, lanjut Ir. Anang Achmad Latif, layanan dan performa para pelaku di sektor TKI dituntut lebih. Apalagi kini internet bukan lagi dilihat sebagai barang tersier, namun sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam ekonomi.

Lebih lanjut, Direktur Utama BAKTI, Ir. Anang A.Latif menjelaskan akses dan produsen data seharusnya bukan menjadi monopoli masyarakat perkotaan semata. Sudah semestinya masyarakat rural dan wilayah terdepan, terluar, tertiggal (3T) serta perbatasan juga dijamin keterlibatannya. Untuk itu, Pemerintah melalui BAKTI Kominfo turut berkomitmen mengisi celah pembangunan yang saat ini belum bisa dipenuhi oleh para mitra swasta. “BAKTI Kominfo hadir ditiga lapisan infrastruktur telekomunikasi nasional, mulai dari jaringan tulang punggung (backbond), middle mile yang menghubungkan jaringan inti dengan titik lokal hingga last mile yang langsung melayani pelanggan. Di segmen tulang punggung, BAKTI Kominfo telah selesai membangun Palapa RING pada tahun 2019, infrastuktur jaringan serat optik sepanjang 12.229 km berupa kabel darat dan sistem komunikasi kabel laut,” imbuhnya.

Dalam hal ini, Direktur Utama BAKTI Kominfo mengatakan nantinya di tahun 2022 hingga 2023 mendatang, BAKTI Kominfo akan membangun Palapa RING integrasi berupa tambahan kabel serta optik sepanjang 12.083 km yang telah menghubungkan titik inter koneksi Palapa RING existing sehingga dapat mencapai jaringan telekomunikasi yang andal dan recilience. Di segment middle mile, BAKTI Kominfo juga hadir dengan teknologi satelit multifungsi Satelit Republik Indonesia (Satria) satu untuk mencapai titik blank spot yang tidak terjangkau oleh kabel serat optik dan infrastruktur teresterial lainnya. Satelit satria satu menggunakan teknologi termutakhir very high throughput satellite (VHTS) berkapasitas 150 giga bytes per detik (Gbps) yang akan diluncurkan pada kuartal akhir 2023.

Tak hanya itu, BAKTI Kominfo pada segmen last mile juga telah membangun serta meningkatkan teknologi Base Transceiver Station (BTS) dari 2G, 3G ke 4G di 1.682 lokasi selama periode 2015 hingga 2020. Dalam paparannya, Ir. Anang menjelaskan di tahun 2021 hingga 2022 mendatang, BAKTI Kominfo akan mendirikan Menara BTS di 7.904 lokasi, sehingga diharapkan seluruh desa dan kelurahan akan terlayani sinyal 4G. “Selain pembangunan BTS masyarakat menerima manfaat juga, dapat menikmati layanan internet melalui akses internet gratis di 1.589 titik layanan publik seperti Sekolah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASYANKES), Kantor Pemerintahan Lokasi Wisata, markas TNI Polri dan lain sebagainya. Dibidang regulasi, BAKTI Kominfo mendukung Peraturan Presiden No.39 Tahun 2019 terkait Satu Data Indonesia (SDI), dan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” paparnya.

Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat segera menikmati keuntungan dari pelayanan publik yang didukung oleh data yang diintegrasi, akurat serta tidak saling tumpang tindih antar Instansi dan Pemerintah Daerah. Dia berharap dengan adanya acara DataGovAI 2021 ini dapat menghadirkan rekomendasi saran serta kebijakan untuk meningkatkan integritas sistem berbasis elektronik, selain itu juga dapat berkontribusi pada peningkatan Indeks kesiapan digital di Indonesia.