Tantangan Digitalisasi Keuangan untuk Capaian SDGs

0
242

Jakarta, Komite.id- Dunia tengah menyoroti bahwa pemanfaatan teknologi keuangan (financial technology / fintech), yang optimal, dapat menjadi pendorong kuat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs). Terdapat banyak diskusi tentang manfaat teknologi yang dapat membantu pasar untuk ‘melompati’ sistem keuangan yang sebelumnya telah ada, lewat model bisnis yang memanfaatkan teknologi terkini.

Namun demikian, di samping kesuksesan layanan keuangan digital dan inovasi yang dihasilkan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar teknologi keuangan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang lebih baik antara pemerintah, sektor swasta, serta pelaku keuangan lainnya, dalam memanfaatkan teknologi keuangan sebagai solusi tantangan pembangunan, jika dunia ingin mencapai SDGs pada tahun 2030 kelak.

Pada agenda tahunan Sidang Majelis Umum PBB ke-74 di New York, Amerika Serikat bulan September 2019 yang lalu, Satuan Tugas Sekretaris Jenderal PBB bidang Keuangan Digital untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Digital Financing of the Sustainable Development Goals) menyelenggarakan forum diskusi bertema “Good Servant, Poor Master – Capturing the Promise and Managing the Risk of Financial Technology for a Sustainable World”.

Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh para pemimpin dunia di bidang kebijakan, teknologi, dan bisnis untuk mendiskusikan solusi teknologi keuangan yang terbaik untuk mengatasi kendala jangka panjang terkait pembiayaan untuk pembangunan, serta untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs).
Pertemuan tersebut menyoroti perhatian dunia saat ini terkait potensi dan tantangan, serta manfaat dan dampak dari digitalisasi keuangan, terutama dalam kontribusinya terhadap pendanaan untuk mewujudkan inklusi keuangan dan tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menyoroti perkembangan Fintech di Indonesia menunjukkan, di satu sisi, Indonesia semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu pusat kekuatan ekonomi dunia. Google2 dan Temasek memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tengara, dengan proyeksi peningkatan nilai pasar yang eksponensial, dari 27 miliar dollar pada tahun 2018 menjadi 100 miliar dollar pada 2025.

Fintech saat ini merupakan salah satu dari dua sektor yang paling banyak mendapat pendanaan (selain ecommerce), dan merupakan sektor yang berkembang paling cepat dalam beberapa tahun terakhir. Fintech menawarkan berbagai jenis jasa keuangan, antara lain peer-to-peer (p2p) lending (pinjaman online), crowdfunding, payment gateway, manajemen investasi dan asuransi. Layanan P2P lending dan sistem pembayaran merupakan layanan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat.

Menurut data OJK per bulan Januari 2019, jumlah penyaluran pinjaman fintech mencapai Rp 25,92 triliun, atau naik sebesar 14,36% dari awal tahun 2018 yang tercatat senilai Rp 22,67 triliun. Angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kesenjangan pendanaan di Indonesia yang sebesar Rp 989 triliun per tahunnya (data OJK tahun 2016). Ini berarti terdapat kesenjangan kebutuhan pendanaan sebesar Rp 1.649 triliun.

Industri fintech di Indonesia dengan demikian jelas mempunyai potensi besar untuk berkembang. Mengingat tingginya kebutuhan pendanaan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat, harapan akan akses terhadap layanan keuangan oleh beragam segmen masyarakat yang belum sepenuhnya dapat dijawab oleh sektor perbankan konvensional, serta tuntutan atas fleksibilitas layanan yang dapat menembus ruang dan waktu mengingat kendala geografis nusantara.

Dalam diiskusi media dengan tema “Potensi dan Tantangan Digitalisasi Keuangan untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan” di Jakarta, (17/10), Alvin Taulu, Kepala Perizinan dan Pengawasan Fintech Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), OJK mengatakan,   fintech untuk pencapaian SDGs berarti berbicara tentang dampak sosial. Akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat masih terbilang rendah, sehingga kehadiran fintech sangat berperan untuk menjadi solusi terhadap akses keuangan, termasuk akses untuk pembiayaan dan permodalan.

“Selain akses terhadap layanan keuangan, dibutuhkan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar tingkat literasi dan inklusi keuangan terus meningkat. OJK terus mengawal perkembangan industri fintech, salah satunya dengan mengajak BPR dan BPD untuk berkolaborasi dengan pelaku usaha fintech. Hal ini bertujuan untuk memperluas jangkauan akses layanan keuangan kepada masyarakat di daerah,” katanya.

Sedangkan Sunu Widyatmoko, Wakil Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengaku  optimis bahwa industri fintech di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus bertumbuh, karena adanya kebutuhan pendanaan sekitar Rp 1.000 triliun yang belum terlayani. “Di sinilah fintech hadir untuk mengisi kesenjangan kebutuhan tersebut,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan Mercy Simorangkir, Ketua Harian Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Menurutnya,  industri fintech menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat dan bisa dilihat dari peningkatan jumlah anggota dalam Asosiasi setiap tahunnya. Per tahun ini, jumlah anggota dalam AFTECH telah mencapai 276 start-up fintech dan 24 institusi keuangan.

“Asosiasi terus melakukan edukasi secara rutin kepada masyarakat umum, salah satunya dengan merilis buku panduan “Handbook for Fintech Solution” dalam dua versi, yaitu untuk keuangan individual dan untuk UMKM,” jelas dia.

Pada  kesempatan yang sama, Dino Setiawan, CEO AwanTunai menambahkan, salah satu inovasi yang dilakukan AwanTunai adalah dengan pemberian pinjaman produktif bagi para pelaku UMKM. Pendanaan disalurkan dalam bentuk pinjaman untuk kinerja bisnis, yang disalurkan langsung ke para supplier. Fintech berperan sebagai rekan bank, bukan kompetitor bank, karena sumber pendanaan didapat dari bank.

Pemanfaatan Digitalisasi Keuangan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai berikut:
1. Digitalisasi keuangan dapat mempercepat transisi menuju inklusi keuangan, bahaya-bahaya apa saja yang perlu dihindari untuk memastikan bahwa inklusi keuangan dapat dicapai dengan cara yang sehat baik bagi sektor keuangan dan masyarakat. Apa yang sudah dialami dalam skala global dan apa yang sudah dialami oleh masyarakat di Indonesia.

2. Digitalisasi dapat mempercepat realisasi SDGs, apa yang sudah dilakukan untuk memastikan bahwa digitalisasi itu sendiri membantu masyarakat yang unbanked atau underbanked dibandingkan mereka yang sudah memiliki akses ke bank beserta produk-produknya. Inovasi-inovasi seperti AI, Blockchain, IoT selama ini hanya menyasar pada nasabah-nasabah bank yang makmur.

3. Inovasi dan tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa digitalisasi mendukung penyelarasan pendanaan dengan pembangunan berkelanjutan. (red/ju)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.