APJII Konsisten Kawal Isu-Isu Strategis dan Kedaulatan dunia Cyber RI

0
231

Jakarta, Itech- Akhir-akhir ini banyak isu yang silih berganti diangkat di internet mulai dari keamanan data, Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2015, dan lain-lain. Isu baru terkadang menenggelamkan isu lama dan sering anggota APJII terbawa arus pasar, sehingga sulit untuk mencapai suatu tujuan yang strategis.

Namun, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tetap harus komit & konsisten mengawal isu-isu strategis di dunia Cyber Indonesia dan menjaga kedaulatan cyber, terhadap kekuatan raksasa (MNC) OTT (Over the Top) Global serta memperjuangkan inklusivitas dan level playing field antara ISP besar, UKM dan startup. Ini merupakan tugas yang sangat berat bagi Jamalul dan jajaran pengurus APJII kedepan, apalagi dunia cyber semakin terbuka tanpa batas negara, ruang dan waktu, belum lagi perang dagang antar raksasa teknologi dunia.

“Kita tidak akan terbawa oleh isu yang baru. Saya sering ngomong ke teman-teman pengurus kalau memang ada isu yang baru, jangan terlalu melihat isu yang baru tersebut. Yang lama dan sedang dikerjakan juga harus dikawal. Kadang-kadang kita lupa perjuangan kita, ujung-ujungnya nggak ada hasilnya dan tahu-tahu sudah diketok pemerintah. Itu yang sering terjadi,” kata Jamalul Izza, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) saat diwawancarai Majalah Komite.id di kantornya di Gedung Cyber, Jakarta, pekan lalu.

Menurutnya, jika pemerintah bicara mengenai regulasi, dari sisi APJII lebih ke implementasi teknisnya. Karena terkait jasa internet, APJII selalu berusaha meningkatkan penetrasi Internet, inklusivitas Internet bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang berada diperkotaan (urban), suburban maupun dirural (perdesaan), juga bagi pengguna besar maupun rakyat kecil. Pada 2018 pengguna internet di Indonesia mencapai 171 juta jiwa, artinya sudah melebihi 50% dari penduduk Indonesia.

Secara geografis Indonesia terdiri dari 17,000 pulau-pulau terbentang di katulistiwa, lebih panjang dari benua Amerika Utara dari pantai timur ke pantai barat. Karena itu, pemerintah melalui  BAKTI Kemkominfo akan fokus pada pembangunan akses jaringan backbone (tulang punggung) internet menghubungkan kota dan pulau pulau melalui jaringan backbone sea fiber cable, serta jaringan didaerah 3T (Terluar, Terdepan dan Terpencil).

Sekarang, tugas APJII dan anggotanya untuk membuat internet last mile yang terhubung ke backbone penyebaran pita lebar yang dibangun oleh dana USO dari BAKTI.

Begitu kita bicara infrastruktur, lanjutnya, kita lihat bahwa pengguna internet itu berdasarkan survei APJII sebagian besar personal terutama home base, di perumahan, juga yang berbentuk kluster dan lainnya. Sekarang jumlah anggota APJII sekitar 500 dan yang punya jaringan infrastruktur, seperti backbone paling tidak hanya 10% dan sering kali adalah perusahaan kelas besar, dimana majoritas anggota harus interkoneksi kepada jaringan infrastruktur dari ISP yang besar ini, misalnya PT Telkom. Sisanya, namun majoritas hampir 90%  hanya penyedia jasa jasa, tapi bisa diupayakan belanja ke ISP besar  yang punya jaringan. Disini peran APJII yang sangat strategis menjaga level playing fields serta inklusivitas jaringan bagi semua anggota APJII.

Yang sisanya, meski banyak sekali itu mau ngapain? Salah satunya, mereka harus fokus main di cluster dan home base (perumahan). Makanya APJII berperan menjaga level playing field bagi ISP UKM dan mengajak ISP besar yang punya jaringan menggelar infrastrukturnya untuk connect dengan ISP UKM  di home base terutama daerah pinggir.

Kendalanya adalah kondisi daerah-daerah yang sulit dijangkau misalnya dipegunungan dan tidak tercover oleh internet atau fiberoptik terrestrial dan hanya tercover oleh radio.

Solusinya apa? Saya sudah ngobrol-ngobrol dengan menteri Kominfo Rudiantara, beliau menanggapi positif agar ada sebuah frekuensi yang diberikan kepada anggota APJII tapi berbentuk free licence yang hanya digunakan untuk jasa. Setelah itu berhasil untuk membangun backbone.

Letak geografis Indonesia unik dibandingkan negara-negara tetangga. Karena itu, daerah-daerah yang tidak tercover oleh radio kita gunakan teknologi satelit dan Vsat sebagai salah satu solusi kunci bagi daerah yang belum tercover oleh Internet. Kita di APJII mencoba men-challenge pemerintah ke depan. Kalau kita bicara daerah 3T, maka ujicobanya adalah pemilu online salah satu syaratnya adalah infrastruktur yang sudah merata dan menjangkau seluruh NKRI. Apakah semua bisa menggunakan FO ? Kalau tidak, alternatif lain bisa pakai radio atau pakai VSAT.

Dengan melihat Pemilu 2019, dimana banyak kejadian berapa petugas TPS (Tempat Pemilihan Suara) meninggal dan sangat sulit mengantar logistik, apalagi didaerah 3T. Kalau kita lihat cost-costnya tetap sama kalau menggunakan online. Indonesia mau tidak mau harus siap.

“Konsen kita 2019 pencapaian pengguna internet naik. Selain itu, peningkatan trafik untuk exchange. Selama ini international trafic exchange masih tinggi, meskipun sudah lumayan turun dibandingkan yang dulu, artinya ISP nasional banyak yang belanja bandwidth Internasional, sehingga terjadi defisit dan pemborosan devisa. Solusinya adalah menyiapkan konten-konten lokal agar lebih banyak daripada content luar dan Internasional, sehingga trafik dalam negeri dapat tumbuh lebih besar bersaing dengan content luar dan trafik cross border (dari luar). Untuk itu kita juga harus siapkan CDN (Content Delivery Network)” atau ada yang menyebutnya Content Distribution Network, katanya.

Apakah CDN itu ? CDN adalah data server bahkan jika besar data center, sebagai proxy yang terdistribusi diberbagai geografi atau lokasi. Di Indonesia misalnya banyak CDN dari pemain Global seperti raksasa Akamai,  yang menyediakan jasa bagi perusahaan OTT seperti Facebook, Google, menempatkan content nya di CDN yang ditempatkan di banyak ISP dan operator di Indonesia, agar data dari pemain OTT global tersebut dekat dengan pengguna konten tersebut, yang nota bene misalnya pengguna dari Facebook misalnya di Surabaya, jadi CDN nya ada di ISP di Surabaya. Nantinya pemain raksasa seperti Akamai tadi akan membayar ISP, carriers atau network operator yang hosting CDN di premise , kantornya atau data centernya. Kenapa ? Karena data agar latencynya rendah dan lebih cepat harus dekat dengan pengguna dan pengaksesnya, jadi kalau di Surabaya ya sebaiknya datanya disimpan di CDN yang ditempatkan di ISP di Surabaya, misalnya saja.

Menurutnya, tidak apa-apa CDN dari luar masuk ke Indonesia, karena mereka harus menaruh Server CDN nya di wilayah NKRI depat dengan konsumennya misalnya WNI, agar trafiknya bisa dimonitor lebih mudah dan tetap lokal, menghemat menggunakan bandwidth internasional.

Selama ini kita sering belanja trafik internasional ke Singapura dan Hongkong, karena banyak trafik yang internasional dan cross border data flow. “Bagaimana suatu saat mereka OTT asing, yang juga belanja konten ke sini, sehingga terjadi keseimbangan reciprocal (saling mengirim trafik tidak satu arah saja). Itu yang sedang kita perjuangkan sekarang. Karena itu sekarang kita sedang memperkuat exchange dibanyak kota di NKRI.”

Untuk memperkuat hal itu, APJII telah membangun sekitar 13 exchange di 13 kota yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Balikpapan, Batam, Jawa barat, Jawa Tengah, Makasar, Yogyakarta, Banten, Jakarta, Surabaya, Bali, sampai Maluku. “Maunya kita tiap provinsi punya exchange untuk mempercepat peningkatan trafik lokal,” lanjutnya.

Menurutnya, untuk sebuah exchange sebaiknya ada data centernya, tapi tidak harus besar, mini data center sudah cukup, karena hanya menjadi border saja. Di setiap exchange kita taruh perangkat data servernya. Itulah sebabnya, kita minta agar semakin banyak CDN yang masuk ke exchange di Tanah Air, mejaga kedaulatan data dan kedaulatan Siber Indonesia. Jangan sampai data pengguna dan pelanggan di Indonesia, datanya ditempatkan di data center misalnya di Singapura, sehingga harus membayar beban trafik internasional bandwidth yang mahal dan sulit menjaga kedaulatan data dan siber. Misalnya jika terjadi pelanggaran hukum, maka Penegak hukum di tanah air akan mengalami kesulitan jika datanya berada di negara asing dengan jurisdiksi hukum yang berbeda. Oleh karena itu kedaulatan data sangat penting diperjuangkan oleh Kemenkominfo dan stakeholdernya. (Red/RR)

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.