Sri Mulyani: Strategi BUT Tingkatkan Setoran Pajak OTT Global, Google, Facebook dan Amazon

0
109
G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, Japan 2019. (Pic. https://www.g20fukuoka2019.mof.go.jp)

Japan, KOMITE.ID – Pertemuan G20 Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy diadakan di Tsukuba, Ibaraki, Jepang, tanggal 8-9 Juni 2019 dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir di Ministerial Symposium on International Taxation juga membahas terkait perpajakan di era disrupsi digital.

Dengan 260 juta populasi penduduk dan 100 jutaan pengguna internet, realisasi penerimaan perpajakan masih belum tercermin dari besaran pengguna internet dan jumlah penduduk tersebut, padahal era digital telah memengaruhi berbagai hal dalam kehidupan masyarakat, termasuk perpajakan,” ujar Sri Muliani yang menjadi salah satu panelis dalam Ministerial Symposium tersebut (8/6/2019). Oleh karena itu strategi dan prioritas menurut Menkeu adalah bagaimana membuat redefini dari physical present dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari para pengusaha global yang melakukan kegiatannya di wilayah NKRI dan pemerintah membuat formulasi kebijakan khususnya perhitungan formula hak pemajakan terkait signicant physical present.

Masalah physical present ini sangat pelik, karena dengan Internet sebuah perusahaan global bisa saja bertransaksi dengan masyarakat digital di Indonesia melalui virtual present, alias tidak perlu ada kehadiran secara fisik, namun melakukan transaksi di Indonesia. Jadi bagaimana transformasi  BUT tradisional  yang menjadi dasar sistem perpajakan Internasional ini dapat mengantisipasi virtual present dan membuat perusahan global OTT ini membayar pajak dari semua jasa melalui cyberspace yang diberikan kepada Masyarakat Indonesia di teritori Indonesia. Jadi harus ada the new norm on Taxation dan disrupsi terkait BUT (Permanent Establishment). Agar mampu menjamin pemajakan yang adil antar negara di era digitalisasi” seperti yang dilakukan Inggris, Australia, Perancis termasuk memanfaatkan big data analytics. Salah satu kerjasama yang sukses adalah pertukaran big data antara instansi pajak 130 negara/yuridiksi dengan AEoI (Automatic Exchange of Information).

Para Menteri Keuangan G20, kecuali AS dengan catatan, sepakat menutup celah bagi raksasa teknologi global yang ditenggarai menghindari pajak dengan mencatatkan keuntungan di negara safe haven, bertarif pajak  yang sangat rendah. Sangat diharapkan terjadi peningkatan setoran pajak dari perusahaan raksasa OTT Global antara lain Facebook, Google, Amazon, Alibaba untuk meningkatkan pemasukan dari pajak dan pendapatan APBN 2020. *(RR)

Menteri Keuangan Sri Mulayani bersama Christine Lagarde, IMF Direktur. (Pic.https://indonesiakita.co)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.