Rudiantara: Global Data Free Flow with Trust (DFFT) dengan Syarat Inklusif & Keamanan Data

0
310
Menkominfo Rudiantara di Pertemuan G20 Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy, Japan 2019. (Pic. https://www.itworks.id)

Japan, KOMITE.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menghadiri pertemuan G20 Ministerial Meeting on Trade and Digital Economy yang diadakan di Tsukuba, Ibaraki, Jepang, 8-9 Juni 2019.

Menkominfo fokus membahas mengenai Big Data Governance pada Data Free Flow atau Exchange dengan Trust alias DFFT dari 6 tema besar seperti Society 5.0; Human Centered AI, Data Free Flow with Trust (DFFT), Government Innovation, Security dan Sustainable Development Goal (SDG) & Digita Inclusion. Kebetulan Tema Proposal DFFT yang diprakarsai oleh Usulan dari Jepang sebagai Ketua (Presidency) Pertemuan Tingkat Menteri G20, yang ditenggarai dapat meningkatkan efisiensi transaksi bernilai ratusan miliar USD setiap tahun. Skema DFFT yang diusulkan memperbolehkan pemindahan dan pertukaran data untuk sektor dan negara yang berbeda ditingkat Global.

Menurut Rudiantara, “Indonesia kemudian menyampaikan counter proposal yaitu dalam pelaksanaan DFFT harus dilakukan secara inklusif dan memperhitungkan syarat antara lain: (1) Masalah Privacy; (2) Perlindungan (Proteksi) Data; (3) Intellectual Property Right (IPR); (4) Keamanan Data (Security)”. Juga harus memperhatikan dan menghormati Legal FrameWorks dari Negara yang bersangkutan, apakah Negara anggota G20 atau yang lain. Status Data DFFT memang lebih dari sekedar data transaksi peer to peer perbankan atau ecommerce pada umumnya.

Rudiantara memberikan contoh dari DFFT misalnya pemindahan data secara terbuka (open) platform dari sebuah Pesawat Jet yang sedang terbang di wilayah Internasional, dimana Pabrik pesawat Jet tersebut secara realtime dan streaming memperoleh data (DFFT) pada saat pesawat itu sedang terbang atau landing di airport untuk melakukan Preventive Maintenance dan memberikan alarm atau signal jika ada gangguan atau kerusakan pada mesin pesawat tersebut. Ini sudah dilakukan selama berpuluh tahun tanpa ada regulasi DFFT yang jelas hingga hari ini.

Jika big data operasional dari mesin jet itu dikirim secara realtime, maka proses big data analytics dan AI bisa membuat projeksi apakah pesawat dalam kondisi layak terbang dan kapan harus dilakukan maintenance secara realtime saat pesawat mendarat di sebuah pelabuhan. Ini dapat mengurangi puluhan musibah kecelakaan mengingat connectivity dengan ribuan pesawat jet yang terbang setiap harinya di seluruh airport di dunia, tanpa harus menunggu petugas teknisi di airport setempat melakukan diagnosa.

Perusahaan IT seperti Dell EMC Storage juga melakukan realtime monitoring status sebuah Storage raksasa atau Server, sehingga jika terjadi crash atau kerusakan atau malfunctions, pabrik Dell sudah dapat mengirimkan sparepartnya dengan cepat dan sangat efisen, tanpa menunggu laporan dari teknisi lokal dimana Storage atau Server ini berada.

Kebetulan juga DFFT dan Data Governance, juga dekat dengan kedaulatan (Sovereignty) Data, tema dari majalah Komite.id edisi HUT RI ke 74, Agustus-September 2019.

Jadi bagaimana balance atau trade off antara Kedaulatan Data (Data Sovereignty) di satu sisi dan DFFT karena dapat menyelamatkan ribuan nyawa manusia yang yang melakukan perjalan dengan ratusan pesawat jet setiap harinya di seluruh dunia. Data Strategis seperti ini dengan status DFFT memang semestinya dapat diakses oleh perusahaan global seperti kasus Jet dan Storage di atas di Host country, namun tetap menghargai Data Sovereignty dengan meletakkan datanya dekat dengan dimana data tersebut diproduksi atau dihasilkan. Dan dengan trust atau persyaratan yang diajukan dalam kontra proposal Rudiantara. *(RR)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.