Google masuki tahap Bukti Permulaan Investigasi usai Gagal Negosiasi

0
1106

Jakarta, KomIT – Ketika proses melalui jalur perundingan (20/12) mengalami jalan buntu, maka Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak akan membawa ke proses penyidikan diawali dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan(BuPer) atau Preliminary Investigation.

Pada tahap Buper ini Google harus membayar tambahan denda 150% dari Pajak Penghasilan (Pph) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan semakin dekat kepada proses Pengadilan jika bukti yang dikumpulkan oleh Dirjen Pajak sudah lengkap. Jika pada tahap Buper tidak ada penyelesaian maka proses akan berlanjut ke tahap Investigasi Penuh (Full Investigation) berupa penetapan utang pajak ditambah sangsi sebesar 400% dari pajak yang terutang atau Google harus membayar total 5 kali pajak terutangnya.

Kebanyakan perusahaan bisa mengalami gagal bayar karena jumlah pajak yang terutang menjadi 500% dan juga sebetulnya reputasi Google sebagai perusahaan Global Multinasional akan dipertaruhkan, apalagi jika semua bukti lengkap maka akan dibawa kepada Pengadilan dan menjadi kasus pidana. Semestinya Google menyadari hal ini jika memang sudah menikmati keuntungan yang besar dari penggunanya di Indonesia dan menyelesaikan pajak terutang saat proses awal jalur perundingan.

Sebagai informasi PT Google Indonesia mulai aktif menjalankan bisnisnya di Indonesia sejak 2011. Memang ada dua kemungkinan dimana Google dapat menggunakan tim ahli perpajakan yang handal di Pengadilan untuk dapat menghindari pajak terutang yang sangat fantastis ini, namun kemungkinan yang lain adalah menjadi proses pidana dan menjadi tersangka, serta prosesnya akan sangat panjang dan rumit di Pengadilan Pidana, bukan Pengadilan Pajak.

Banyak perusahaan OTT (Over The Top) yang juga akan dipanggil oleh Dirjen Pajak seperti PT Yahoo Indonesia, Facebook Singapore Pte dan Twitter Asia Pacific Pte Ltd, yang hampir semua melakukan bisnis di Indonesia dan tentunya mempunyai pajak terutang PPN dan PPh. Kedepan akan banyak perusahaan raksasa Global yang berbisnis di Indonesia seperti Amazon, Alibaba, Berrybenka , Lazada, dll.

Keynote Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pada acara HUT Mastel memang menggambarkan bisnis Telematika dan online ini mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi.Dirjen Pajak harus segera membuat regulasi terkait bisnis online agar memiliki landasan hukum yang kuat untuk dapat menarik pajak dari perusahaan lokal dengan BUT (Bentuk Usaha Tetap) atau melakukan investigasinya di Singapura, misalnya dimana pembayaran dilakukan dan menghindari pajak ganda.

Sementara itu Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menanggapinya dengan ancaman pemblokiran layanan Google, jika belum membayar pajak dan dianggap ilegal sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 dari Peraturan Menteri (Permen) No 19/ 2014 tentang penanganan situs Internet bermuatan negatif. Semoga masih dapat menempuh win win solution dan Pemerintah dapat menegakkan hukum serta setoran pajak yang terhutang.

“Transaksi Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) 2015 diperkirakan sekitar Rp 2.1 Triliun, dan diharapkan pertumbuhan 200-300% pada 2016, minimal Rp 4Triliun”. Ada 211 peserta ecommerce harbolnas tahun ini meningkat dari 142 ecommerce. Ecommerce di Indonesia menurut studi Temasuk dan Google menempati urutan pertama di Asean”. Sehingga pemasukan pajak pemerintah dari sektor ecommerce pun cukup besar.(rrusdiah@yahoo.com)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.