Wacana manfaatkan IMEI Kontrol untuk berdayakan Industri Lokal dari Impor Ponsel Ilegal

0
1155

Jakarta, KomIT – Kode IMEI atau International Mobile Equipment Identity merupakan salah satu identifikasi yang unik dan penting dari hardware atau gadget Smartphone GSM seluler untuk berkomunikasi dan ber Internet ria. IMEI dapat dilacak secara real time oleh operator seluler dan dapat disimulasi dari gadget smartphone dengan menelpon kode “*#06#”, karena hampir setiap smartphone seharusnya memiliki IMEI yang unik dan legal. Dari data ini dapat diketahui dimana registrasi IMEI ini dilakukan apakah dari Ingris, China, AS, serta apakah IMEI yang digunakan masuk dalam daftar IMEI legal atau ilegal.

Registrasi IMEI diberikan kepada setiap pabrik ponsel seluler legal yang terdaftar sebagai anggota GSM(Global Systems for Mobile Communication) Asosiasi (GSMA) sejak 1995 (generasi pertama 1G dan generasi kedua 2G) bekerjasama dengan berbagai organisasi dunia seperti ITU (International Telecommunication Union) diseluruh dunia. GSMA memelihara dan menjaga database IMEI.

Jadi dalam 15 digit kode IMEI terdapat 8 digit TAC (Type Allocation Code); Reporting Body ID; Model ID dan masing masing model memiliki Range digit agar masing masing batch dan smartphone mendapatkan IMEI yang unik. Masalahnya timbul ketika selain pabrikan yang resmi dan masuk daftar White List Global oleh GSMA, namun di dunia juga beredar pasar gelap IMEI yang dikategorikan kedalam daftar BlackList dan Gray List.

Regulator beberapa negara seperti Turki bekerjasama dengan operator, pemerintah, Distributor dan Prinsipal Global, serta pabrikan ponsel smartphone untuk menerapkan database IMEI ini berkoordinasi dengan GSMA untuk mendapatkan data ponsel legal yang diproduksi di seluruh dunia. Saat ini majoritas ponsel sekitar 90% berasal dari pabrik ponsel di Tiongkok, apakah melalui mekanisme resmi,legal, black market, ilegal dll. Sehingga bea cukai Turki dapat membatasi ponsel illegal yang masuk melalui jalur impor resmi bea cukai, karena masih ada beberapa pabrikan yang menjual ponselnya dengan IMEI yang di duplikasi, palsu, memanfaatkan IMEI yang sudah kadaluwarsa atau IMEI ponsel yang hilang.

Masalah lain yang belum dapat di antisipasi dan mendistorsi kebijakan IMEI oleh bea cukai adalah penyelundupan atau parallel import tidak melalui jalur bea cukai dan ini masih merupakan masalah tersendiri, namun masih dapat di lacak oleh operator seluler dalam Negeri sebagai last resort. Jadi selain bea cukai, operator seluler secara realtime dapat mengakses semua IMEI dari konsumen nya dan dapat mengetahui di pasar berapa banyak IMEI legal dan illegal. Ponsel Ilegal adalah produk smartphone selundupan atau counterfeit (palsu), atau yang memanfaatkan Zero IMEI bodong); IMEI Invalid; apakah itu dari ponsel yang dicuri, atau kadaluwarsa, bahkan yang di cloning atau di duplikasi dengan alat yang dijual di pasar gelap.

Dengan memiliki database IMEI seperti di Turkey, maka IMEI illegal dapat langsung di lock atau diblokir, kadang policy nya adalah memberikan selang waktu bagi konsumen yang terlacak menggunakan IMEI illegal untuk segera melaporkan dan meregistrasikan IMEI yang legal atau proses Amnesti tergantung masalahnya.
Operator dapat mengecek konsumennya dengan memanfaatkan tiga kode unik ponsel dan juga kode unik dari BTS dan Network, namun fokus pada tiga kode unik ponsel : Yang pertama dari perangkat gadget yang dikeluarkan oleh pabrikan yaituIMEI terdiri dari 6 digit Type Approval Code(TAC),2 digit Final Assembly Code(FAC) &6 digit serial Number (SNR).; Yang kedua, International Mobile Subscriber Identity (IMSI) – 15 digit unique ID untuk Mobile Subscriber Mobile Country Code (MCC); Mobile Network Code (MNC)& Mobile Station ID Number (MSIN); dan yang ketiga adalah kode Subscriber ID Mobile (SIM), sebuah smart card yang dipasang diponsel anda oleh operator. Satu ponsel dengan satu IMEI dapat memiliki dua atau lebih SIM Card sehingga penanganan data base harus mengantisipasi hal ini. Teroris atau kriminal sering terlacak menggunakan IMEI, SIM serta kode kode BTS dan lainnya, karena sering kali organisasi bawah tanah ini menggunakan IMEI illegal kadang IMEI bodong yang dapat di lacak oleh operator dan penegak hukum.

Yang aneh dari diskusi database IMEI Global ini, ketika Komite.ID menanyakan mengapa yang dibahas hanya model Turki dan Amerika Latin dan tidak melibatkan model yang digunakan oleh Amerika Serikat (AS) yang tentu paling canggih ? Ternyata industri/pasar ponsel diAS bukan pasar bebas dan di AS hanya dapat menjual ponsel kepada konsumen dengan bekerjasama, alias dibundle dengan Operator Seluler yang dikontrol ketat dan tertutup oleh Pemerintah melalui FCC termasuk control IMEI. Sehingga masalah parallel impor di pasar bebas seperti di Indonesia; Turki dan Negara berkembang lainnya sangat berbeda dibandingkan pasar AS. Di Indonesia ada banyak operator seluler dan puluhan merek ponsel yang beredar bebas di pasar RI, artinya Negara berkembang seperti Turki dan Indonesia menganut pasar bebas, liberal dan global untuk pasar ponsel, namun sangat bertolak belakang dengan pasar dan industry ponsel AS yang ternyata tidak liberal dan tidak menganut pasar bebas.

Wacana memanfaatkan database IMEI GSMA dan dari Operator Nasional ini sempat di diskusikan oleh Kementrian Perindustrian dengan mengundang pakar dari pabrikan handset Qualcomm bulan Juni yang lalu berkoordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika; Bea Cukai; Polisi; Kementrian Perdagangan untuk mengurangi dampak negative dan kerugian devisa oleh importir ponsel gelap, penyelundupan dan illegal. Wacana IMEI ini dapat menunjang kebijakan TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) yang sedang digarap Pemerintah untuk memberdayakan industry nasional Indonesia serta mengurangi defisit dari penyelundupan peralatan Telematika yang tidak membayar pajak impor.

Dari data real time global yang dimiliki oleh para pakar sekaligus dikonfirmasi dengan data dari analyst pasar GfK, maka ditenggarai Pasar Grey Market Ponsel di Indonesia sekitar $ 2.7 miliar dalam 4 tahun sejak 2012 – 2015, sehingga potensi kerugian fiscal/pajak adalah sebesar Rp 275 Miliar. Data dari GfK menunjukkan impor ponsel sekitar 46,8 juta (2016) turun 13% dari 54 juta (2015) dimana pangsa pasar smartphone sekitar 60% selebihnya feature phone. Dari Revenue Kwartal I sebesar Rp 16.3 Triliun (2016) sedangkan Smartphone Rp 14.7 Triliun (2016). (rrusdiah@yahoo.com) .

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.